TPP Terapung Hingga Tenggelam Bak Ditelan Bumi, Sebagian Anggota DPRD Tersendera Dengan Kepentingan?

  • Whatsapp

TAKALAR, TOPIKterkini.id – Saat H.Burhanuddin Baharuddin memimpin takalar, dari tahun ke tahun TPP berangsur berubah menjadi lebih besar bahkan diakhir periodenya, TPP disepakati dengan DPRD menjadi
Rp.1.250.000,- / pegawai / bulan

Cerita dari beberapa pegawai saat ini yang berhasil dicopy TOPIKterkini diketahui kala itu, Burhanuddin Baharuddin mengaku, selain tugas pokoknya untuk mensejahterahkan pegawai juga agar bisa menjadi kenangan sepanjang masa
Anggaplah TPP ini sebagai cindera mata agar bisa menjadi kenangan sepanjang masa, kata seorang pegawai baru baru ini menirukan H.Bur ketika itu.

 

Namun apa hendak dikata karena masing masing pemimpin berbeda beda sifat dan krakternya sehingga TPP tidak bisa dinikmati para pegawai dan keluarganya, sementara kebanyakan menambah kreditnya di Bank dengan alasan TPPnya pasti dibayar
Alasan beberapa pegawai memastikan TPPnya dibayar karena usai di APBDkan katanya kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mengandung konsekuwensi hukum bagi yang melanggar. Tetapi ternyata bukan urusan dengan PERDA akibat lebih penting dengan kebutuhan kegiatan lain

Sumber TOPIKterkini menyebutkan bahwa di 2018 hingga akhir tahun, TPP masih kelihatan terapung apung di setiap DPA masing masing OPD kemudian tenggelam bak ditelan bumi dan dipastikan tidak akan muncul kembali
Persoalannya DPRD yang punya kekuatan bahkan bisa memaksakan untuk membayar sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, tetapi apa hendak dikata, wakil rakyat terkesan memihak kepada pemerintah daerah ketimbang melihat jeritan hati pegawai bersama keluarganya
Seorang anggota DPRD yang minta jati dirinya tidak disebut mengatakan untuk memaksimalkan fungsi hak dan wewenang DPRD memaksa Pemerintah untuk membagi TPP terasa sulit karena ada juga anggota DPRD tersandera dengan kepentingannya di eksekutif

Namun Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Takalar kepada TOPIKterkini mengaku sudah beberapa kali mendesak Bupati untuk membagi TPP tetapi Syamsari tidak mendengar, ketika ditanya dengan hak hak dan kewenangan DPRD, Ketua Fraksi PKS mengatakan kemungkinan akan dilakukan hak angket
Betapa tidak kata sumber karena di APBD pokok tahun 2019 TPP sesunhguhnya masih tetap diusulkan eksekutif ke DPRD untuk dibahas, tetapi tidak ada lagi entah apa sebabnya, kuat dugaan hak pegawai sudah ditarik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau dibelanja untuk kepentingan kegiatan lain termasuk membeli kendaraan mewah

Namun sayang seribu sayang karena H.BASRI SULAEMAN yang diduga menarik TPP dari DPA masing masing OPD akhir akhir ini terasa sulit ditemukan, sehari hari kerap kali datang dikantornya pagi pagi, setelah itu tak diketahui lagi mantan kadis PU ini kemana raibnya atau sembunyi dimana, tanda tangan saja surat surat tidak gampang kata beberpa pegawai di kantor bupati, apalagi 10/07 telah dimutasi ke Dinas Koperasi dan UKM

Tetapi Maya Taufiq Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah beberapa kali mengaku bahwa TPP sudah lama di bagi ke OPD masing masing, dikuatkan A.Rijal Kepala Dinas Kebersihan sebelum dimutasi menjadi Asisten seperti beberapa kali diberitakan media ini sebelumnya, bahwa saat pembahasan APBD perubahan tahun 2018 mengaku kebagian Rp.400 juta namun tak diketahui asalnya karena Sekreratis Daerah, H.Arsyad ketika itu tidak menjelaskan uang dari mana

Kecuali mantan Ketua Bappeda Kabupaten Gowa yang di nonjobkan Bupati, Ichsan Yasin Limpo saat itu hanya mengatakan ada uang tambahan, buatkan RKA masing masing, bersambung

Penulis : Hamzahr Siriwa
Editor : Hasdar Sikki

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *