TPP Takalar Tidak Terbayar, Djusman AR Tunggu Kepastian Hukum Dari Polda

oleh -168 views

 

TOPIKterkini.id. Rp36 M lebih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Takalar yang tertunda pembayarannya, sejak lama ribut bagi segelinitir orang orang di internal daerah, tetapi tidak tertarik bagi penegak Hukum di Takalar. Kini sudah merambah ke Makassar kesejumlah LSM lingkup Sulawesi Selatan.
Seperti dikutip dari RAKYATSULSEL.
CO, terbitan 02/07 oleh Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR diwarkop toddopuli sabila Makasar 01/07,
tak tanggung tanggung mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk memberikan kepastian hukum dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari ribuan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang sampai kini belum dibayarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
Jika memang kasus itu cukup dan terpenuhi unsur maka segera dinaikkan ke tahap penyidikan sekaligus penetapan tersangka. Begitupun jikalau memang tidak cukup bukti segera SP3 kan, jangan sampai kasus itu dijadikan ATM berjalan oleh penyidik,”ucap Djusman AR saat dikonfirmasi, 02/07

Djusman AR kembali menegaskan kepada Pemerintah Daerah Takalar, sebaiknya harus menjelaskan ke publik uang TPP ribuan ASN itu dikemanakan yang jumlah mencapai puluhan miliar rupiah. Jika benar KPK pernah memberikan rekomendasi ke Pemda Takalar sehingga dihentikan pembayaran tersebut harusnya Pemda menunjukkan ke publik rekomendasi tersebut, tidak cukup hanya dengan argumentasi lisan.

Diketahui, jumlah ASN yang berhak menerima TPP di Takalar kurang lebih 3000 orang. Setiap ASN berhak mendapatkan Rp.1.250.000 perorang, jika dikalkulasi totalnya mencapai kurang lebih Rp36 miliar.
Memang aneh lah, kalau memang kebijakan ini dianggap keliru sehingga dihentikan maka sepatutnya tidak terjadi keputusan sepihak karena lahirnya disepakati di Dewan. Mestinya ada pertanggung jawaban kembali ke Dewan karena pernah ditetapkan bersama di Dewan, kata Djusman AR lagi

Sementara, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Takalar, Hasbullah Bali yang juga Fraksi Partai Demokrat saat dikonfirmasi baru baru ini diruang kerjanya membenarkan perihal uang TPP disetujui DPRD akhir Desember 2018. Ketika ditanya soal uang TPP raib bukan kepada ASN, Hasbullah Bali minta di tanyakan ke pihak Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, H.Arsyad yang dikonfirmasi via WhatsAppnya baru baru ini minta dikonfirmasi ke Kabag Ortala atau Ka BKPSDM yang sudah pernah melakukan jumpa pers terkait masalah itu,” kata Arsyad

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *