Syamsari Berjanji Bayar TPP Karena Uangnya Tetap Ada Tau Tidak Kemana Mana

  • Whatsapp

TOPIKterkini.id. Pansus LKPJ satu tahun masa kerja 2018 Syamsari Kitta – H.Achnad Dg. Se’re  sebagai Bupati – Wakil Bupati Takalar  yang berlangsung beberapa hari lalu di DPRD, terungkap penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga DPRD berharap kepada Bupati bersama sama dengan stakeholder berupaya membangun Takalar kedepan lebih baik demi pemenuhan harapan rakyat
Namun dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin ketuanya H.Jabir Bonto SE  MM  setelah itu,  LKPJ tetap diterima tetapi bukan serta merta melainkan 12 catatan negatif yang direkomondasi untuk disempunakan dan tidak main main DPRD merekomdasi 7 kasus kepada penegak hukum untuk mendapatkan tindak lanjut.
Oleh Maggarisi Saiyye Pemimpin Umum / Penanggung jawab media ini menurunkan laporannya (1)

Seperti LKPJ dari Bupati ke Bupati Takalar tidak serta merta diterima begitu saja tanpa catatan negatif,  terlebih Syamsari Kitta – H.Achmad Dg.Se‘re, satu tahun 6 bulan dipercaya rakyat memimpin Takalar, semakin banyak catatan negatif oleh DPRD

Jpeg

Berikut rinciannya ;

1.Pendapatan pajak Daerah untuk sektor hotel dan Pajak Bumi Bangunan hanya realisasi 29 persen dari 47,71 persen maka pansus merekomondasi untuk pnanganan khusus dan harus ada langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor dimaksud
2.Terhadap rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Galesong Utara sekiranya dapat dipertimbangkan karena anggaran yang diharapkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum jelas, sementara penyelesaian pembebasan tanah dari APBD kurang lebih Rp2 M ditambah rencana penimbunan Rp1,5 M sehingga total Rp3,5 M
3.Terhadap rencana pembangunan kampus ISBI Sulawesi Selatan di Kecamatan Mangarabombang kiranya Pemerintah Daerah dapat memperjelas, oleh karena dilokasi tersebut sudah menelan anggaran besar kemudian tanah dimaksud adalah tanah produktif
4.Terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan khususnya sektor kerjasama dengan mitra Perusahaan Daerah Panrannuangku oleh PANSUS merekomondasi menghentikan pemungutan retribusi dan mencabut MOU dengan beberapa OPD
5.Program 22 diantaranya untuk peningkatan kesejahteraan ASN oleh PANSUS merekomndasi  direalisasikan dengan pembayaran TPP
Jawaban Bupati dalam rapat Paripurna, Anggaran TPP tetap ada atau tidak kemana mana dan akan dibayarkan nanti tetapi belum diketahui batasnya
6.Untuk kebijakan mutasi ASN dan penempatannya oleh PANSUS ingin Pemerintah Daerah lebih profesional sehingga tidak berdampak kerugian ASN dan menghentikan tenaga fungsional/tenaga guru dan tenaga kesehatan pada jabatan struktural termasuk penempatan Plt Kepala Desa
7.Terhadap pemberhentian dua Kepala Desa masing masing ; Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara dan Kepala Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan, PANSUS mita dievaluasi dan SK Bupati di cabut
8.Menghentikan kebijakan menonjobkan Pejabat administrator tanpa pelanggaran yang tidak bisa ditolerir
9.Terhadap program pelayanan gratis Penerima Bantuan Integrasi (PBI), dapat mengakomodir untuk memudahkan pelayanan masyarakat
10.Terhadap penerima bantuan ternak sapi, diminta kepada Pemerintah Daerah agar dilakukan sesuai Petunjuk Tekhnis (JUKNIS)
11.Terhadap penerima bantuan alsintan diharapkan agar lebih selektif dan mengevaluasi kembali kelompok tani
12.Terhadap pembongkarang Baruga Karaeng Bainea menjadi sorotan tajam PANSUS LKPJ, oleh karena itu sebagai upaya penataan aset kedepan, selayaknya dikoordinasikan dengan DPRD, bersambung

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *