Soal Plt Kepala Desa Yang Memecat Aparatnya, Ketua APDESI Takalar, Tidak Paham Aturan Dan Regulasi

oleh -150 views

Takalar TOPIKterkini.id – Soal pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Plt Kepala Desa. Oleh Ketua APDESA Takalar yang dimintai sikapnya, melalui WhatsAApnya kepada TOPIKterkini 28/07 mengaku sangat menyayangkan ulah dan tindakan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa yang seperti itu, Kepala Desa Aeng batu batu yang akhir periodenya mengatakan bahwa Plt Kepala Desa yang seperti itu adalah tidak faham aturan dan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 katanya, begitupula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan lebih digambarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya dijadikan pedoman oleh para Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya, bukan atas ero’-ero’.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, pemberhentian perangkat desa katanya diatur dalam
ayat (3) huruf b Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
b. Perangkat Desa berhenti karena alasan-alasan seperti berikut:
1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan.
c. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
5. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Dikatakan bahwa pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
Selain itu Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Sekarang lucu katanya karena regulasi ini tidak satupun yang dijalankan. Karena itu yang dilakukan beberapa penjabat Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Red)

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *