Rumusan APBD Sebagai Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah, Tetapi Tidak Dilakukan Secara Detil Dan Terstruktur

oleh -302 views

 

TOPIKTERKINI.ID – TAKALAR, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Takalar tahun 2020 merupakan dokumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020
Sumber TOPIKTERKINI menyebutkan bahwa RKP tahun 2020 memiliki nilai strategis, mengingat dokumen ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2019 bersamaan dengan penyusunan RPJMD tahun 2020, sehingga diharapkan dapat menjembatani RPJMD Tahun 2019 dengan RPJMD Tahun 2020

Namun sampai sejauh
mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBD tersebut?

Apakah bersifat makro, strategis..? atau sampai hal yang sifatnya mikro teknis…?

Hal tersebut menarik kata sumber karena berkaitan dengan tata kelola dan kinerja DPR membahas RAPBD pada unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis jenis belanja

Namun dari rumusan APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah, kata sumber, terlihat lebih memiliki makna yang bersifat akuntansi.

Akibat definisi tersebut, dalam penentuan APBD adalah pemerintah (eksekutif) lebih HEBAT dibandingkan dengan DPR sebagai perwakilan rakyat.

Menurut sumber bahwa hal tersebut tidak relevan untuk kedaulatan rakyat, karena mengakibatkan program program pengentasan kemiskinan sering kali anggarannya dikalahkan oleh anggaran perjalanan dinas dan rapat rapat

Berdasarkan pada siklus anggaran tersebut, menurut sumber, seharusnya pemerintah lebih awal mengajukan dokumen yg terstruktur dan sistimatis tentang pokok pokok kebijakan
fiskal, nota keuangan dan UU APBD
ringkasan anggaran di media massa, laporan realisasi anggaran secara periodik, laporan tengah semester,
laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan laporan audit BPK.

Sebelum pembahasan APBD di DPR dilakukan fraksi, komisi, dan badan anggaran, fraksi fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap RAPBD yang diajukan Bupati, kemudian OPD bidang keuangan selaku wakil pemerintah menanggapinya.

Kedua, kegiatan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna terbuka dalam waktu yang berbeda
Kemudian setelah itu komisi bersama pasangan kerjanya membahas secara detil anggaran di masing masing OPD dan Lembaga, tetapi kenyataannya di DPRD kali ini tidak dilakukan seperti itu

Oleh karena itu rakyat berharap pembahasan APBD, seharusnya dilakukan secara terstruktur dan terbuka kepada publik, kata sumber.

Pihak pihak terkait hingga berita ini di publis, belum berhasil dikonfirmasi (Red), bersambung

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *