Rp200jt Dana Desa Pa’rapunganta Tahun 2019, Disinyalir Raib Diluar Sasaran, Masyarakat Bersama FKPM Melapor ke Polres Takalar

  • Whatsapp

Takalar Topikterkini.id, Tidak selamanya masyarakat diam melihat indikasi penyalahgunaan keuangan di desanya, seperti masyarakat desa pa’rappunganta kecamatan polombangkeng utara kabupaten takalar sulawesi selatan, melihat selama ini penggunaan dana desa di desanya terindikasi lebih dinikmati kepala desa sehingga bersama forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) setempat sepakat melaporkan kepada kapolres takalar

Dalam surat laporannya tertanggal 11 februari 2021 yang ditembuskan kepada kapolda sulawesi selatan, bupati takalar, kejati sulselbar, PWI takalar dan ketua FKPM kabupaten takalar menjelaskan 7 poin indikasi tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019-2020 masing-masing ;

Pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) unit rumah tak layak huni dianggarkan Rp50jt masing-masing ;

Rp25jt untuk Darsina Dg.Baji di dusun pa’bulaengan dan Rp25jt untuk Darwis Dg.Saung di dusun lerekang, namun kepada Darsina hanya diberikan material nilainya Rp10jt, akibatnya Rp15jt tidak tepat saran.

Rp25jt seharunya kepada Darwis untuk membangun tempat tinggal, tetapi diluar dugaan, hanya diarahkan tinggal menempati sementara rumah kepala desa yang dibangun diatas tanah miliknya lewat dana itu.

Rp40jt untuk pembangunan kolam ikan di dusun bontosunggu tetapi sangat ironis karena kolam tersebut dibangun diatas tanah milik kepala desa eks tambang galian gol.C yang dikelola kepala desa.

Rp64jt untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan dinas jenis speda motor masing-masing N.MAX, tetapi kemudian belakangan diketahui masyarakat kalau 1 (satu) unit atas nama Dahlan Wahid (kepala desa) dan 1 (satu) atas nama Burhan Dg.Limpo (sekretaris desa setempat), selain itu tulis masyarakat mengetahui dalam BPKB masing-masing milik pribadi keduanya

Rp50jt anggaran tim relawan covid-19 tak diketahui masyarakat penggunaannya karena menurutnya di kelola sendiri kepala desa

Kegiatan pelaksanaan pembangunan, lagi-lagi masyarakat menulis dalam laporannya, kepala desa, Dahlan Wahid tak melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK) kecuali dilaksanakan sendiri secara keseluruhan

Rp10jt anggaran 2020 untuk pemilihan/pembentukan BPD masa jabatan 2021-2026 nol kepada panitia, tetapi amblas ditangan kepala desa, sedangkan pelaksanaan pemilihan walau melalui musyawarah tetapi jauh kurang dari kuorum karena hanya melibatkan beberapa orang saja.

Dan yang paling mengiris hati dan perasaan adalah bendahara desa hanya berfungsi untuk setiap kali pencairan dana desa di bank, tetapi setelah itu diambil alih dan dikelola insteri kepala desa.

Akhir tulisannya, forum kemitraan polisi dan masyarakat, berharap kepada kapolres takalar untuk memberikan perhatian sebagai upaya mencegah kemungkinan perbuatan tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Hingga berita ini dipublis, kepala desa pa’rappunganta, belum berhasil dikonfirmasi, (Red) bersambung

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *