Penunjukan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Ditanggapi Masyarakat Berbeda

  • Whatsapp

Takalar Topikterkini.id, Kesehatan
Sekda dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, dinilai bisa mengganggu dan memperlambat pelayanan, sehingga untuk menjaga kevakuman pelaksanaan tugas kedua jabatan strategis itu, Bupati Takalar menunjuk Pelaksana Harian (PLH)
Seperti diberitakan sebelumnya, Rahmansyah Lantara ditunjuk Bupati, Syamsari Kitta menjadi Plh Sekretaris Daerah dan H.Faisal Sahing menjadi Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penunjukan tersebut ditanggapi masyarakat, berbeda, ada yang menilai keduanya tidak sakit, tetapi sebagian masyarakat yakin untuk H.Arsyad kesehatannya terganggu
Alasannya adalah mantan Ketua Bappeda Gowa yang dicopot Bupati, H.Ichsan Yasin Limpo, pernah lama diruang ICU Rumah Sakit Siloam Makassar dengan penyakit jantung yang dideritanya

Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah saat ditempatkan penggantinya, Gazali sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum H.Padjonga Dg.Ngalle Kabupaten Takalar,

Namun masih tetap saja ada segelintir masyarakat menilai keduanya masih bisa mengemban tugas pelayan publik

Ketua PWI Takalar yang dimintai pendapatnya baru-baru ini, Maggarisi Saiyye mengatakan, bahwa mengganti ASN dari jabatannya adalah hak proregatif Bupati, tetapi bukan serta merta, apalagi kebablasan, melainkan berdasar dari ketentuan undang-undang kepegawaian yang berlaku

Kemudian kan dibaca dimedia bahwa penunjukan pelaksana harian karena Sekda dan Kepala Badan Pengelola Keuangan diketahui sakit sehingga untuk menjaga kevakuman tugas-tugasnya, Bupati menempatkan pelaksana harian dan Maggarisi pikir sesuatu yang lumrah sama ketika H.Nirwan Nasrullah sebagai Sekretaris Daerah di mutasi menjadi Staf Ahli, jadi hal ini kata Maggarisi, tidak ada yang salah

Bupati kata Maggarisi tentu punya pertimbangan obyektif, tidak mungkin membabi buta menempatkan pelaksana harian, karena kalau tidak ditunjuk pelaksana harian kemudian pelayanan publik berhenti atau tidak maksimal, maka nama baik Bupati bisa cidera, tetapi dengan pelaksana harian menjadikan pelayanan lancar dan memuaskan tentu menciptakan nama baik Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ketika ditanya melanggar tidak aturan, Maggarisi mengatakan yang tau soal itu adalah Bupati sendiri, tetapi menurut hemat Maggarisi, bahwa penunjukan pelaksana harian adalah sesuatu yang lebih tepat dari yang tepat sebagai uapaya memenuhi tuntutan pelayanan publik

Kalau tidak ada penempatan pelaksana harian kemudian mengakibatkan pelayanan di dua unit kerja itu terbengkalai, maka Syamsari sebagai penentu kebijakan dianggap lebih salah lagi, tutup Maggarisi

Hasdar Sikki

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *