Pembahasan (RAPBD) Kabupaten Takalar, Di Duga Syarat Kongkalikong Rp.43 M Anggaran Sekretariat Daerah Lewat Jalan Tol

  • Whatsapp

 

TOPIKTERKINI.ID – TAKALAR, Dahulu Takalar gabung Jeneponto dengan sebutan Kabupaten Jeneponto Takalar (Jentak)

Tetapi setelah pisah pada tahun 1960, sejak itu pula setiap 5 tahun anggota DPRD bergantian dan salasatu tugasnya adalah membahas APBD yang lazimnya satu bulan hingga sampai kepada pengesahan melalui paripurna

Namun kali ini sumber TOPIKTERKINI mengatakan bahwa setelah Wakil Rakyat dibawa kendali Darwis Sijaya, lazimnya waktu pembahasan berubah drastis dari kurang lebih 1 bulan, hanya menjadi 3 hari

Dengan total OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang pembahasan hanya 3 hari, tentu merupakan wujud yang tidak rasional

Oleh karena itu tidak berlebihan kalau seperti diberitakan sebelumnya dikatakan bahwa pembahasan RAPBD Takalar kali ini, tidak detil dan tidak transparan

Menyikapi penomena tersebut, Ketua Fraksi Takalar Hebat DPRD Takalar, Ir.H.Andi Noor Zaelan di kantor PWI Takalar 17/12 mengatakan bahwa selain tidak detil dan tidak transparan juga pembahasan RAPBD tidak sampai kepada Paripurna, padahal paripurna adalah syarat mutlak dari pengesahan pembahsan RAPBD, tetapi kali ini wakik rakyat takalar lebih memilih kongkalikong

Sehingga besar kemungkinan ferivikasi RAPBD di kantor gubernur bakal ditolak

Andi Noor Zaelan mengatakan bahwa semua usulan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Takalar harus jelas, jangan sifatnya kamuflase kareana bisa saja menimbulkan penafsiran publik syarat kepentingan dan main kongkalikong

Andi Ellang Sapaan Akrabnya Andi Noor Zaelan mengatakan bahwa seharusnya yang telah dibahas wajib diparipurnakan dihadapan 30 wakil rakyat, sehinga bisa diketahui bersama dokumen penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing masing OPD, dapat memberikan arah dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020.
Kita ingin melihat seperti apa RKA, karena tidak ada penjelasan pembiayaan secara kongrit dan tidak rasional, kata A.Ellang lagi
Mestinya yang harus dipikirkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, kata A.Ellang adalah penganggaran belanja benar benar berorientasi pada kebutuhan dengan cara memastikan program tersebut dapat bermanfaat
Sistim pembahasan RAPBD kali ini kata A.Ellang diatas lebih buruk dari yang buruk, betapa tidak katanya Rp.40 M anggaran Sekretariat Daerah tidak melalui pembahasan
Mengetahui RAPBD tidak diparipurnakan membuat Seorang tokoh masyarakat takalar, Patta Makkawaru Dg.Naba, mengatakan bahwa memang tugas seorang anggota DPRD apalagi level Ketua terbilang sakral sehingga kalau kompetensi yang dimiliki tergolong rendah maka yang bersangkutan belum layak menjadi anggota DPRD

Namanya wakil rakyat harus berpihak kepada rakyat, bukan berorientasi mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi
Apalah artinya mengumpulkan uang kata Dg.Naba kalau bersumber dari hal hal yang tidak pantas (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *