Mendagri, Nilai Tata Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Di Takalar Sangat Amburadul, Seluruhnya Akan Di Audit BPK

  • Whatsapp

 

TOPIKTERKINI.ID – TAKALAR, Seperti dikutip dari media Liputantakalar.com diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri, Jenderal Tito Karnavian ” Gerah ” Amati terhadap pengelolaan Desa di Takalar

Oleh karena itu Kemendagri di bawa komamdo Jenderal Tito Karnavian melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dalam suratnya bernomor 141/8626/2019 tertanggal 19 Desember 2019, minta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai hal sekaitan pengelolaan Pemerintahan di Takalar

Selain itu Kemendagri menilai tata Pemerintahan Desa dan pengelolaan Dana Desa di Takalar, sangat amburadul, oleh karena itu pula seperti dikutip dari liputantakalar.com, Mendagri Tito Karnavian Gerah melihat pengelolaan Desa di Takalar

Keingian Kemendagri kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berbagai hal pengelolaan pemerintahan di takalar adalah berdasar dari dugaan pemanfaatan kewenangan yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSARI KITTA selaku Bupati Takalar, antara lain ; penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Menonaktifkan dua Kepala Desa defenitif dengan alasan yang tidak jelas dan pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Demikian petikan surat yang ditandatangani Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dr. Nata Irawan.

Selanjutnya, Dirjen meminta Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan dan klarifikasi atas persoalan dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Kemendagri.

Sumber di Kemendagri menerangkan bahwa selain melalui surat, juga Kemendagri telah berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program dana desa di Takalar.

Tetapi kebetulan Tim BPK sedang berada di Takalar, sekalian pihak Kemendagri berkordinasi untuk mengaudit realisasi Dana Desa 2019.

Ada aduan masyarakat soal keseragaman program di APBDes, kata sumber yang namanya enggan dimediakan.

Untuk diketahui, dari 76 Desa di Takalar, 52 diantaranya dijabat oleh Plt ASN Pemkab termasuk guru SD (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *