Kurun Waktu 3 Tahun, P22 Tidak Tuntas, Kemungkinan Rakyat Berdemo

  • Whatsapp

Takalar, TOPIKterkini.id – DR, Rp36 M lebih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Takalar yang disahkan DPRD Desember 2017 saat Takalar dibawa kendali H.Burhanuddin Baharuddin sehingga seharusnya sudah lama terbagi kepada yang berhak menerima. Namun setelah pemerintahan beralih ke SK-HD hingga satu tahun lima bulan, TPP belum juga terbagi.

Kepala bidang anggaran badan pengelola keuangan dan aset daerah, Maya Taufiq mengaku mentransper kepada rencana kerja anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) masing masing.
Menyikapi TPP tak kunjung diterima oleh yang berhak, ketua DPRD takalar, H.Jabir Bonto baru baru ini diruangan Komisi II, mengatakan bahwa kalau TPP tidak dibagi adalah merupakan bagian dari kegagalan P22 SK-HD. Alasanya katanya adalah menyelesaikan TPP merupakan bagian dari mematuhi sebagian kontrak politik yang ditanda tangani dihadapan notaris 2017

Dalam akta notaris tanggal 02 November tertuang 22 program unggulan yang jika tidak bisa tuntas 3 tahun masa kerja, SK-HD siap mengundurkan diri

Mantan Kepala Desa Barugaya dua periode mengatakan bahwa untuk pengalihan penggunaan anggaran dari posisi awal, wajib hukumnya dikembalikan ke DPRD untuk dibahas. Tetapi sampai saat ini katanya eksekutif tidak pernah mengembalikan untuk pembahasan

Ketika ditanya kalau keduanya menolak mengundurkan diri, H.Bonto mengatakan, 22 program kerjanya dijanjikan kepada rakyat yang dituangkan dalam akta notaris sehingga kalau keduanya enggan mengundurkan diri, besar kemungkinan akan di demo rakyat

Penulis : Maggarisi Saiyye

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *