Korda Pendamping di Ganti oleh Kadis dan Sembako yang di Bagikan diduga Kurang, BPNT Gowa Ramai di Perbincangkan

  • Whatsapp

TOPIKTERKINI.ID – GOWA |Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Gowa semakin ramai di perbincangkan, Persoalannya, hasil konfirmasi topikterkini.id kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, terkait Koordinator pendamping BPNT yang diangkat Kemensos RI kemudian diganti dengan Plt yang diangkat Kepala Dinas

Selain itu, Sembako yang dibagikan setiap bulanya di hitung-hitung yang jumlahnya sebayak 10 kg beras, telur 1 rak dan buah apel 5 biji tidak sampai Rp.150 rp dari Rp 200 rb yang ditetapkan Kemensos yang artinya kurang lebih Rp 50 rb tidak sampai kepada 60.000 KPM, hasilnya mencapai sekitar 3 Miliar dikali 12 bulan

Korda Pendamping di Ganti oleh Kadis dan Sembako yang di Bagikan diduga Kurang, BPNT Gowa Ramai di PerbincangkanSeperti diberitakan media ini sebelumnya, di hubungi via WhatsAppnya oleh Maggarisi Saiyye,  Selaku warga kabupaten gowa yang beralamat di dusun Bonto Langkasa Kecamatan Bontonompo, yang juga selaku pimpinan umum media ini, Syamsuddin Bidol mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada kabupaten gowa, seraya menulis panjang seperti dibawah ini

“DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 TELAH BERJALAN SESUAI KEBIJAKAN DARI DIREKTORAT PFM WIL III KEMENSOS RI DAN KEBIJAKAN DARI TIKOR PROGRAM SEMBAKO PROVINSI SUL-SEL”

MENGENAI KORDA PROGRAM SEMBAKO SEBAGAI PEMBANTU TIKOR PROGRAM SEMBAKO DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN GOWA DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA

1. DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KAB GOWA TAHUN 2020 *TIDAK ADA KORDA PROGRAM SEMBAKO* YG SECARA NYATA MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KORDA SEBAGAIMANA MESTINYA.

2. SEPANJANG TAHUN 2020 DINSOS GOWA TIDAK PERNAH MENERIMA *INFORMASI TERTULIS/SURAT* MENGENAI PENUNJUKAN KORDA PROGRAM SEMBAKO UNTUK KAB GOWA TAHUN 2020 DARI DIREKTORAT PFM WILAYAH III KEMENSOS RI.

MENGENAI BESARAN BANTUAN KEPADA KPM PROGRAM SEMBAKO TELAH MELALUI MEKANISME YG DI ATUR DALAM PEDUM DAN KEBIJAKAN DIREKTORAT PFM WIL III KEMENSOS DAN KEBIJAKAN TIKOR PROGRAM SEMBAKO PROV SUL SEL

Ditulis lagi bahwa mengenai KORDA Program Sembako tahun 2020 yang keberadaannya sangat Urgen katanya, maka dengan tidak adanya Korda yang secara nyata melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut mulai bulan Januari s/d Bulan Juni 2020 maka saya (Syamsuddin B) memperbantukan Peksos dari Penyuluh Sosial Kabupaten Gowa untuk sementara menjalankan tugas dan fungsi Korda Program Sembako di Kab Gowa tahun 2020 dalam membantu kelancaran Tugas Tikor Program Sembako Kab Gowa dan hasilnya semua tamu dari direktorat PFM wil III yg melakukan monitoring Program Sembako ke Kab Gowa terlayani dgn baik.
SAYA KIRA INI DULU JAWABAN SAYA

Namun jawaban Kepala Dinas Sosial, Syamsuddin Bidol, dibantah sumber via WhatsApnya kepada Topikterkini.id menulis seperti dibawah ini ;

Dalam SK Korda itu, ada tembusan ke kepala dinas sosial provinsi dan kepala dinas sosial kabupaten, jadi otomatis kalo ada tembusan berarti ada masuk di di kantornya.

Jadi dia berbohong kalo ngk pernah melihat surat

Dikatakan sumber bahwa korda dan istrinya mengaku pernah menghadap di ruangan kepala dinas, tetapi tidak mendapat respon positif melainkan di katai dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pejabat eselon II pembantu bupati

Bisa dibayangkan kata sumber, hari itu kepala dinas sosial keluar dari mulutnya kata tak sedap dengan bahasa kepada korda “Janganko langsung masuk-masuk di ruangan ini, ini bukan ruanganmu ”

Sumber mengatakan seharusnya kepala dinas tidak mengeluarkan statemen seperti itu, melainkan harus menyadari bahwa kadis juga bukan ruangannya tetapi milik semua orang karena dibangun dengan uang rakyat, hanya kebetulan Syamsuddin Bidol dipercaya menjadi kepala dinas sosial membantu bupati untuk mengurusi kebutuhan rakyat, bukan untuk menebar kesombongan

Sumber mengakui bahwa korda yang ditetapkan kemensos, pernah mengirim chat ke kadis sosial untuk bertemu dan melakukan koordinasi hari itu mengenai SK tapi kadis mana urus

Bukan sebatas itu, sumber juga mengakui bahwa kadis sosial pernah melakukan rapat di bulan januari 2020 dan dia mengatakan di dalam rapat bahwa tahun 2020 tidak ada korda, sekalipun ada korda, maka saya (kadis) akan ambil “tindakan”

Kadis sosial juga melarang semua Pendamping TKSK sembako untuk berkoordinasi dengan koorda yang legal dan menyuruh menghapus nomor telfon koorda sehingga dia ambil peksos jadi plt

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *