Komisi I DPRD Gowa Bersama Komponen LSM, Rapat Dengar Pendapat Bahas Mafia Tanah, Ribet Nyaris Geger

  • Whatsapp

Gowa Topikterkini.id, Dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi 1 DPRD gowa bersama komponen LSM yang berlangsung selasa 04/05-2021 sekitar pukul 14.00 wita, terungkap seseorang memiliki tanah ratusan hektar di kelurahan tombolo, berbeda dengan pengakuan keluarganya, Welly cuma 17 hektar?
Rapat dengar pendapat(RDP) yang di pandu Ketua Komisi I, H.Muslimin Mile asal partai nasdem didampingi sekretaris, Dian Purwamasari asal partai gerindra beranggotakan H.Baharuddin T, BSC asal partai golkar dan Fatahuddin Jarung asal partai PKB, ribet alias nyaris geger lantaran terjadi perbedaan tafsir dan kontroversial dalam membongkar dan membahas mafia tanah yang kuat indikatornya pemilikan tanah perorangan dengan versi komponen lembaga swadaya masyarakat(LSM)

Lokasi tanah yang terletak dikelurahan tombolo kecamatan somba opu kabupaten gawa sulawesi selatan, menyeret badan pertanahan nasional(BPN) gowa diwakili Abu Bakar

H.Muslimin Mile sebagai pimpinan sidang yang juga ketua komisi I DPRD gowa, walau berulangkali mewarning peserta RDP-unsur LSM supaya dapat teratur dan tertib dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi demikian juga pihak yang tertohok diasumsikan berindikasi dan merasa tergolong mafia tanah? pihak Yenny Nios-Welly bersama pendamping kuasa perwakilan tanpa menyebutkan jati-dirinya, tetapi tetap juga geger
Padahal ketua DPP GEMPA, Amiruddin, SH mengawali pengantar sambut usai RDP di buka ketua komisi I, menyebutkan, dalam pembahasan tersebut tidak berbicara gugat-menggugat soal perdata dan pidana keterkaitan tanah kecuali menerawang dan membidik masalah indikasi yang tergolong mafia tanah dan peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan melarang alias tidak membolehkan, ujarnya.

Menurutnya, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan, baik pemilik perorangan maupun oknum-oknum aparat termasuk oknum aparat BPN yang terlibat harus mendapat sanksi pidana dan mengembalikan tanah untuk kepentingan rakyat, harapnya.

Sementara seorang aktivis yang kini jadi lowyer(Pengacara), Andi Hakim, SH, MH menyebutkan, di kabupaten gowa ini terdapat penduduk kota makassar An.Yenny Nios seorang pengusaha mengaku memiliki tanah sekitar 100 hektar di kelurahan tombolo

Dalam pernyataan penguasaan fisik tanah, pada 17 April 2006 dihubungkan/dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PP.no.224/1961 pasal 3, dia menyatakan, bahwa dalam waktu 6(enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain yang memenuhi syarat dan atau dia sendiri bersedia pindah tempat tinggal pada letak tanah di maksud.

Kedua ungkapnya dalam pernyataannya,” bahwa tanah tersebut dia gunakan dan manfaatkan secara efisien sesuai peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak atas tanah dan penguasaan atas tanah tersebut, dia bersedia menyesuaikan dengan penetapan Pemerintah.
Ketentuan PP NO.224/1961, pasal 3 ayat 1 kata Andi Firman dan LSM LMRI berbunyi, pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6(enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”juncto ungkapnya.
Uniknya, prediksi hasil investigasi sejumlah aktivis LSM pemilikan tanah Yenny Nios sekitar 100 Ha, namun berbeda dengan pengakuan Welly selaku keluarga Yenny, cuma sekitar 17 Ha.

Maka tidak heran kalau ketua DPP gempa, Karaeng Tinggi panggilan akrab Amiruddin, SH, tersenyum-nyengir pertanda peluang warga masyarakat gowa memperoleh yang tersisa atau selebihnya dari 17 Ha mengutip pernyataan Welly sesaat berbicara tampak mengangkat tangan didampingi perwakilan kuasanya, semoga.
Burnas-Omank
Maggarisi Saiyye

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *