Ketua Panitia Penjaringan Calon Anggota BPD Sawakong Galesong Selatan, Menetapkan Persyaratan Bertentangan Dengan Permendagri No.110 Thn 2016

  • Whatsapp

Takalar Topikterkini.id, Jika panitia penjaringan calon anggota badan permusyawaratan desa menetapkan persyaratan bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri, maka patut dicurigai didalamnya terselip sebuah kecurangan.
Seperti ketua panitia penjaringan calon anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sawakong kecamatan galesong selatan kabupaten takalar sulawesi selatan, Hamzar Sila diketahui menetapkan persyaratan calon bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD
Sumber Topikterkini.id mengatakan bahwa persyaratan calon yang tertuang dalam permendagri tersebut pasal 13 terdapat 8 poin masing-masing ;

a.Bertaqwa kepada tuhan YME
b.Memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan undang-undang dasar negara RI tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara RI dan bhinneka tunggal ika. c.Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah pertama atau aederajat. e.Bukan sebagai perangkat pemerindah desa. f.Bersediah dicalonkan menjadi anggota BPD. g.Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokrasi. h.Bertempat tinggal di wilayah pemilihan

Sedangkan persyaratan yang ditetapkan ketua panitia pejaringan calon anggota BPD sawakong galesong selatan kabupaten takalar, seorang diri, diperbanyak dan diacak redaksinya, seperti dibawah ini ;

1.Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 negara RI serta memilih dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan RI, sedangkan bertaqwa kepada tuhan YME sesuai yang ditentukan permendagri, dibuang. 2.Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah, persi permendagri, tetapi persi Hamzar menjadi bertambah paling tinggi 55 tahun terhitung pada saat pengambilan formulir pendaftaran dan sudah pernah menikah.
Seperti inilah didalamnya terselip sebuah kecurangan menghalangi calon yang umurnya sudah diatas 55 tahun padahan permendagri tidak seperti itu
3.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat disertai dengan foto copy ijazah terakhir. 4.Bukan sebagai pengurus partai politik. persyaratan ke 4 ini lagi-lagi diacak ketua panitia karena juga tidak tertuang dalam permendagri. 5.Bersediah dicalonkan menjadi anggota BPD yang disertai dengan surat pernyataan bersediah dicalonkan. 6.Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 7.Bagi aparat desa, kader, ASN, security dan atau tenaga honor yang bersertifikasi atau menerima insentif dari lembaga instansi yang mempekerjakannya disertai surat izin dari atasannya. 8.Bertempat tinggal diwilayah pemilihan atau penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga dan foto copy kartu tanda penduduk yang sah berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan. 9.Pas foro ukuran 4×6 cm sebanyak 3 lembar. 10.Bersediah menyetorkan sebesar Rp200rb pada saat pengambilan formulir dan 11.Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaannya 3x berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Kesimpulannya kata sumber, ketua panitia berlebihan, bisa dibayangkan kalaw memungut lagi Rp200rb pengambilan formulir

Ketua panitia, Hamzar Sila hingga berita ini dipublis belum berhasil dikonfirmasi (Red)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *