Kecewa Kesepakatan Audiensi Diingkari, GMNI Layangkan Ultimatum Demo Jilid II

  • Whatsapp

BANTAENG TOPIKTERKINI.ID – Senin (03/08/2010) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa depan kantor dinas Koperasi UKM & Perdagangan Kab.Bantaeng, Sul-Sel, 03/08/2020.

Aksi yang digelar terkait pasar rakyat dikelurahan Tanah loe, dengan salah satu tuntutan meminta transparansi pembangunan pasar yang dimasud.

Alhasil audiensi menghasilkan kesepakatan bahwa berkas-berkas transparansi akan siap diberikan apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah sidang terkait lahan pasar tersebut dikantor PN Bantaeng diputuskan, penggugat (pemilik lahan) tidak mengajukan banding.

“Dalam salinan putusan, bahwa diputuskan 8 Juli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 27 Juli, dan sampai waktu 14 hari yang ditentukan selesai penggugat tidak mengajukan banding, dan dengan itu maka diskumdag harus jantang menepati janjinya dimeja audiensi kemarin, jangan berasalasan terus ibu kadis tidak masuk kantor dan kewenangan ada sama dia” Tantang Ridwan Gallarang Kabid Advokasi Hukum&HAM GMNI Bantaeng sabtu (29/08/2020).

Sekedar diketahui senin (25/08) pihak GMNI telah memasukkan surat permintaan berkas-berkas transparansi tersebut secara resmi dan diterima lansung kabid perdagangan karena kadis terkait tidak ada, namun sampai tiba kamis (27/08) kabid perdagangan mengkonfirmasi bahwa kadis belum pernah masuk kantor, dan hingga jumat pihak GMNI belum mendapat kepastian kapan suratnya ditanggapi.

“Lucu juga seorang kadis tiga hari berturut-turut tidak ngantor, dan karena tidak ada kepastiannya maka mulai kemarin kami berikan waktu 1 minggu kedepan untuk diskumdag menunjukkan itikad baiknya dalam menepati janji dimeja audiens kemarin, ketika dalam jangka waktu tersebut belum ada juga kepastian yang diberikan maka sampai ketemu dijalan, demo jilid II dari GMNI Bantaeng akan kembali kami gelar”  tutup Jalil Abede Ketua Umum GMNI Bantaeng

Perlu juga diketahui aksi dari GMNI tersebut selain menuntut transparansi pembangunan, juga menuntut pasar tersebut segera difungsikan dan dinas terkait telah menuangkan janjinya diatas surat pernyataan paling lambat desember 2020 ketika sudah ada keputusan inkrah dari PN kabupaten Bantaeng.

(*)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *