JANGAN ASAL MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA*

  • Whatsapp

TOPIKTERKINI.ID – GOWA, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 diuraikan:

Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2a) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
Perihal pemeberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 67/2017 tentang perubahan atas Permendagri 83/2015 diuraikan:

4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Uraian dasar hukum tersebut di atas memberi
Bahwa pemberhentian Perangkat Desa itu kewenangan dan tanggungjawab Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 pasal 5

Oleh sebab itu:

Bila SK Pemberhentian “Tidak kukeluarkan”, tetapi tiba-tiba ada SK baru untuk orang lain sebagai pengganti jabatan tersebut, itu maknanya “Perbuatan Melawan hukum”. Pidana. Silakan tuntut ke PN.

Bila SK Pemberhentian dikeluarkan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, itu maknanya melanggar hukum Administrasi. Silakan tuntut ke PTUN. Itu juga Pidana dan Perdata, silakan tuntut ke PN juga.

Ingat, wewenang tampa mengikuti regulasi(aturan), itu maknanya penyalahgunaan wewenang, pidana dan perdata. Silakan tuntut di PN.

Terimakasih.
*Semoga bermanfaat*
Hormat saya
Supriadi Kadir Daeng Mangung

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *