Dinilaii BPNT Kurang Dari Harga 200 Ribu Dan Tidak Layak Konsumsi, Puluhan Mahasiswa Berunjukrasa

  • Whatsapp

GOWA, TOPIKTERKINI.ID-
Lagi lagi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kab. Gowa,  dinilai Tidak Layak Komsumsi dan juga hargapun  dihitung pula kurang Dari Rp. 200 ribu, membuat Puluhan Mahasiswa berunjuk rasa, dengan tegas menuntut Kadis Sosial, Syamsuddin Bidol, agar mundur dari jabatannya, sebagai Kadis karena enggan dikonfirmasi oleh Wartawan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten gowa, Syamsuddin Bidol selama ini dinilai lemah mengawasi penyaluran bantuan terutama bantuan pangan non tunai (BPNT), sehingga membuat UD Nawir sebagai pemegang pelaksana tugas koordinator daerah BPNT kabupaten gowa, seenaknya saja menyalurkan sembako walaupun dinilai sudah tidak layak konsumsi lagi.

Olehnya sebagai bentuk penolakan bantuan yang tidak layak konsumsi, membuat puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Persatuan Parlemen Jalanan(PPJ) mewakili KPM melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gowa, Kamis(4/2), menuntut dan mendesak Syamsuddin Bidol mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas sosial kabupaten gowa.

Koordinator lapangan pengungjuk rasa, Bisma Indra mengatakan bahwa selain tidak layak konsumsi juga nilai bantuan yang dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) januari sampai maret 2020 hanya 10 kg beras, daging ayam seberat 4-6 ons, telur ayam 5 butir hitung-hitung harganya tidak lebih dari Rp110rb dari anggaran yang ditetapkan kementerian sosial Rp200rb sehingga selisih Rp90rb dikali 60.000 KPM selama tiga bulan

Berikutnya April-September di tahun itu kata pengungjuk rasa, KPM mendapatkan 10 kg beras, 30 butir telur walau tidak banyak yang busuk harganya tidak lebih dari Rp120rb atau selisih Rp80rb dikali 60.000 KPM selama 6 bulan

Kemasan bansos bulan itu berbaur ikan 4 kaleng seberat 153-180 gram yang juga di nilai pengunjuk rasa tidak layak konsumsi.
Dan pada bulan oktober sampai desember 2020 kata pengungjuk rasa, KPM menerima 10kg beras, telur 30 butir dan appel 5 biji harganya maksimal Rp130rb atau selisih Rp70rb dikali 60.000 KPM selama tiga bulan

Pengunjuk rasa menilai banyak ketimpangan dalam penyaluran Bansos, BPNT termasuk soal Surat Keputusan(SK) Plt.Koorda BPNT diangkat kepala dinas sosial, sementara koodinator daerah yang ditetapkan kementerian sosial diberhentikan kepala dinas, sedangkan yang berwenang untuk penempatan koordinator BPNT adalah kementerian ssosial

Wartawan Media ini yang berusaha melakukan konfirmasi usai mahasiswa melakukan unjuj rasa sekitar pukul 11.15, Kadis Sosial menolak alias tidak bersedia menerima wartawan dengan alasan persiapan menuju Masjid dan belum berwudhu meskipun di seputar pintu Kantornya sambil jalan

Walau wartawan hanya minta waktu 5 menit, namun Syamsuddin Bidol senagai pembantu Bupati, tetap tak bersedia alias no coment, semoga

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *