Dinilai Lemah, Aliansi Masyarakat Takalar, Hearing DPRD

  • Whatsapp

Takalar, TOPIKterkini.id –¬†Seperti biasanya Lembaga DPRD melakukan Hearing kepada lembaga lain, baik itu lembaga pemerintah, BUMN ataupun swasta.

Tetapi kali ini , pada hari senin, 29/07 di ruang rapat Badan Musyawarah, terbalik 150 derajat, justru DPRD dihearing oleh Aliansi Masyarakat PEMERHATI TAKALAR ( PETA ), Ahmad A.Otet, salah satu peserta diagenda tersebut, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan berangkat dari keresahan teman-teman dari berbagai elemen masyarakat takalar atas kondisi atau masalah-masalah sosial yang terjadi akibat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir ini.

Untuk itu PETA bersepakat untuk men m coba mendorong Anggota DPRD agar lebih serius dan fokus dalam menjalankan fungsinya baik sebagai lembaga legislasi, anggaran, pengawasan maupun sebagai lembaga perwakilan rakyat demi terciptanya pemerintahan yang baik, karena menurut PETA implikasi fungsi DPRD saat ini sangat lemah.

Indikator penilaian ini muncul karena adanya beberapa kebijakan pemerintah daerah yang kurang disikapi dengan serius sementara hal atau dampak dari kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat dan mendapat tanggapan negatif dari berbagai elemen dalam masyarakat. masih melekat di dibenak kita di awal pemerintahan SK – HD, Bupati mengeluarkan kebijakan untuk menonaktifkan kurang lebih 6.000 Tenaga sukarela yang telah ada dan bekerja pada rezim atau pemerintahan sebelumnya, hal ini dilakukan karena dianggap menjadi beban pada APBD, sementara diketahui bersama bahwa tenaga sukarela tdk digaji dari APBD Kab.Takalar

Yang miris adalah setelah para tenaga sukarela dipecat, tiba tiba muncul para tenaga baru yang disebar diberbagi OPD, akhirnya kebijakan ini dianggap hanya sebuah trik untuk kepentingan golongan tertentu, kebijakan tsb dinilai mencederai rasa kemanusiaan, pengangguranpun tumbuh dimana – mana, belum lagi dengan rentetan mutasi dan Demosi di lingkup pemerintahan yang dirasa jauh dari keadilan, hasilnya lahir rekomedasi KASN RI yang bersifat teguran.

Selanjutnya dari segi Pembangunan infrastruktur yang dalam pelaksanaannya amburadul, sarat dengan KKN ini terbukti dengan adanya beberapa temuan dari BPK RI, disisi lain terkait perencanaan yang kurang matang, salah satu contoh adalah Baruga Karaeng Bainea yang menjadi salah satu ikon takalar, aset daerah yang nilainya ratusan juta rupiah yang berdiri kokoh dan masih bermanfaat untuk masyarakat kemudian di robohkan begitu saja tanpa sepengetahuan DPRD dan sampai saat ini dibiarkan begitu saja

Tidak terlihat adanya upaya akan dibangun kembali dengan alasan tidak ada anggaran. hal lain yang menjadi sorotan terutama dalam peningkatan kesejahteraan ASN adalah program Tambahan penghasilan pegawai ( TPP ) yang menjadi salah satu penyemangat ASN dalam meningkatkan kinerja yang sudah berjalan pada periode pemerintahan sebelumnya namun di rezim SKHD program ini sudah disepakati Eksekutif bersama Legislatif akhir Desember 2017 yang dituangkan dalam APBD pokok 2018 tidak dibayarkan dengan berbagai alasan klise,

Saat dipertanyakan oleh DPRD dalam plenonya pemerintah berkelit bahwa akan segera dibayarkan dan uangnya yang senilai kurang lebih Rp. 36 Milliar masih tetap utuh, tidak kemana-mana, namun sangat berbanding terbalik dari bukti yang ada dimana pada APBD 2019, pemerintah tidak lagi menganggarkan item tersebut, namun pernyataannya dibeberapa kesempatan, pemerintah tetap ada janji akan membayarkan kepada ASN, sebuah kebohongan yang nyata, pertanyaan selanjutnya dialokasikan kemana dana sebesar itu ?.

Bagaimana kinerja pemerintah dari sudut pendidikan? salah satu program atau janji politik yang menjadi angin segar bagi para tenaga pendidik adalah penempatan guru yang berdasar jarak tempat kerja, “….kita tempatkan di sekolah dekat tangganya ! namun apa kenyataannya? kembali semua hanya sebuah janji dan mimpi, salah satu contoh terbaru adalah seorang guru penduduk asli Pulau Tanakeke bernama SALMA yang awalnya bertugas di pulaunya sendiri sebagai guru di SD nomor 27 Tompo Tana Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu kemudian baru baru ini usai Pemilihan Anggota DPRD, dia dimutasi ke Sekolah Dasar nomor 55 Pa’lilang Desa Kaleko’mara Kecamatan Polombangkeng Utara berbatasan dengan Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, tragis.

Dunia kesehatan tak jauh beda dari yang lain, pergantian direktur rumah sakit yang sdh berkali kali, Kadis Kesehatan dijabat oleh Plt, tenaga perawat yang di geser sana sini bahkan ada yang setelah belasan tahun mengabdi di rumah sakit akhirnya dipecat melalui tes yang dinilai hanya sebuuah akal akalan semata, penuh intrik kolusi dan nepotisme, bayangkan saja beberapa perawat yang bisa dikatang sudah senior harus gugur pada tes itu dan digantikan oleh perawat baru yang belum ada pengalaman sama sekali.

Point terakhir yang disoalkan oleh PETA adalah tentang pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang sembraut, jauh dari hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah karena pengelolaannya yang tidak profesional bahkan sekarang pihak pengelola sudah ditangani atau dalam menyelidikan aparat hukum.
kondisi kondisi seperti inilah yang mendorong PETA untuk meminta DPRD mengambil sikap untuk kepentingan masyarakat takalar

(Red)

(edisi selanjutnya : PERNYATAAN BEBERAPA LSM SAAT HEARING DPRD )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *