Diduga TPP Rp400jt Mengalir ke Dinas Kebersihan

  • Whatsapp

TOPIKTERKINI.ID. – TPP Takalar yang diurungkan pembagiannya kepada yang berhak menerimanya, dipastikan akan terus menghiasi aktfitas ASN sehari hari. Persoalannya setelah anggarannya Rp36M lebih disahkan Dewan Perwakilan Rakyat setempat akhir Desember 2017, kebanyakan ASN sudah menambah utangnya di Bank.

Beberapa ASN kepada TOPIKTERKINI yang minta jati dirinya tidak disebut mengaku menambah utangnya untuk kebutuhan biaya pendidikannya anak anaknya dengan jaminan TPPnya sudah pasti dibayarkan. Namun harapannya kandas ditelan bak ditelan bumi. Betapa tidak katanya karena hingga 1 tahun 6 bulan TPP sudah di Perdakan tetapi belum juga dibagi, padahal iformasi berkembang bahwa yang dipersyaratkan membagi TPP sudah lama di Takalar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara Reformasi Birokrasi ( MENPAN RB ).

Oleh karena kuat dugaan kalau hak ASN sudah dibelanja untuk kegiatan lain. Seperti beberapa kali dijelaskan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Maya Taufiq kepada TOPIKTERKINI bahwa Rp36M lebih hak ASN sudah dibagi Ke OPD masing masing, soal tidak dilakukan pembayaran, diluar pengetahuannya, kalau pembayarannya diluar kafasitasnya kata Maya

Penjelasalan Maya bahwa TPP dibagi ke OPD masing masing seperti mendekati kebenaran, alasannya adalah saat Kepala Dinas Kebersihan, Drs.A.Rijal Mustamin ditemui diruang kerjanya seperti diberitakan media ini sebelumnya, mangaku saat pembahasan APBD perubahan tahun 2018 mendapat tambahan Rp400jt namun Rijal tak tau asal uang karena Sekretaris Daerah, H.Arsyad, kala itu hanya sebatas mengatakan ada tambahan anggaran Rp400jt, buatkan RKA masing masing
Nah kalau betul, menurut Ketua Komisi II DPRD Takalar bidang keuangan, Sulaeman Rate, itu sudah merupakan pelanggaran berat. Ketika ditanya alasannya, Ketua Fraksi PKS mengatakan bahwa setiap kegiatan yang sudah diputuskan anggarannya lewat pembahasan DPRD, maka wajib hukumnya dikembalikan ke DPRD untuk dibahas kembali jika anggarannya mau dialihkan kepada kegiatan lain.
Tetapi sejauh ini, pernah tidak dibahas DPRD untuk pengalihan anggarannya, anggota pansus LKPJ Bupati Takalar tahun 2018 mengaku tidak pernah

Sama dengan Ketua DPRD, H.Jabir Bonto SE, MM saat dikonfirmasi diruangan Komisi II Bidang Keuangan belum lama ini mengatakan bahwa TPP adalah bagian dari 22 program Bupati – Wabup sehingga harus di wujudkan
Terlebih dalam kontrak politiknya dihadapan NOTARIS, keduanya siap mundur jika 3 tahun tidak mampu menyelesaikan programnya

Penulis : Maggarisi Saiyye

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *