Bertahan Beberapa Hari, Menantang Keinginan Kemendagri Mengembalikan Hj.Faridah Kepada Jabatannya, Bupati Takalar, H.Syamsari, Akhirnya Memilih Menyerah

  • Whatsapp

 

Takalar TOPIKterkini.id. Sekeras apapun pendirian seseorang kalau perbuatannya selalu melabrak aturan, satu ketika pasti akan luluh juga dan sekeras batupun kepala pemerintah kalau posisinya kerap di area pelanggaran, maka kelak dikemudian hari akan berubah menjadi lunak atau memilih menyerah

Seperti H.Syamsari Kitta selama menjabat Bupati Takalar Desember 2017, selama itu juga kesannya memanfaatkan posisinya sebagai jabatan kekuasaan

Melakukan mutasi puluhan kali nyaris semuanya melanggar ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku dibuktikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Onbusman Perwakilan Makassar ber kali kali melayangkan surat teguran agar mutasi dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku
Namun sumber TOPIKterkini.id menyebutkan bahwa teguran kedua lembaga negara, oleh Syamsari tidak perduli hingga Hj.Faridah pun yang diangkat Menteri Dalam Negeri menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibabat juga
Sumber TOPIKterkini.id mengatakan bahwa seandainya H.Syamsari bisa dan mau menghargai jasa seseorang, maka Hj.Faridah di pastikan tidak akan diganggu.
Alasan sumber adalah Hj.Faridah selain di angkat Menteri Dalam Negeri juga sebagai pejuang calon Bupati berua baji tahun 2017 tetapi karena Syamsari seperti orang tak punya perasaan sehingga main semborono untuk memenuhi hasratnya
Akibatnya, masyarakat yang menanggung resikonya, layanan di Dukcapil tidak berfungsi beberapa hari karena di putus Kemendagri.

Dari mutasi kemutasi hingga kepada demosi yang dilakukan Syamsari puluhan kali membuat, selain KASN juga Onbusman bahkan Kemendagri ikut prihatin hingga memperingatkan bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi berat dan Bupati bisa diberhentikan tetap.

Namun Syamsaripun tetap bertahan dengan alasan melalui pembantu pembantunya seperti Kepala BKD ketika itu, Rusdi Sennang dan Kepala BKD saat ini, Rahmansyah Lantara bahwa dengan Otonomi Daerah, mutasi ASN adalah kewenangan Bupati sehingga kalau keinginan tiga Lembaga Negara mengembalikan ASN yang sudah dimutasi atau di demosi maka hilanglah marwah Otonomi Daerah

Seperti baru baru ini diruang kerjanya, mantan Kepala BKD, Rudi Sennang mengatakan bahwa mutasi di Takalar masih mendingan dengan daerah lain
jauh lebih buruk tetapi karena mutasi dalam Otonomi Daerah adalah merupakan kewenangan bupati maka tidak ada yang bisa menghalangi

Oleh karena itu beberapa informasi TOPIKterkini.id menyebutkan bahwa apapun resikonya, Syamsari tidak peduli dengan perintah tiga Lembaga Negara

Tetapi karena, Syamsari Kitta bisa saja diberhentikan tetap oleh Menteri Dalam Negeri jika tak mematuhi perintah sehingga dari pada jabatan kekuasaan menghilang, lebih baik memilih menyerah hingga 09/09 mengangkat kembali Hj.Faridah kepada jabatannya semula bersamaan layanan kebutuhan masyarakat di Disdukcapik aktif kembali

Dikatakan sumber bahwa lebih baik jabatan Bupati dari pada mempertahankan harga diri yang terlanjur mengangkat pengganti Hj.Faridah

Penulis : Hasdar Sikki

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *