28 Anggota DPRD Takalar, Ternyata Belum Paham Aturan

  • Whatsapp

TOPIKTERKINI.ID – TAKALAR, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bejanja Daerah (RAPBD) Takalar tahun 2020, kini semakin menjadi perbincangan hangat
Persoalannya karena diboyong ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk di verifikasi tanpa paripurna
Kata Ketua Fraksi Takalar Hebat DPRD Takalar, H.A.Noor Zaelan di Sekretariat PWI Takalar baru baru ini

Terlebih ketika mencuat kepermukaan bahwa anggaran Sekretariat Daerah yang jumlahnya mencapai angka kurang lebih Rp.43 M, tidak diserahkan sekretaris daerah ke DPRD untuk di bahas sehingga tidak salah kalau dikatakan, lewat jalan tol.
Perbincangan semakin gencar dan bermunculan penafsiran, ada yang menafsir anggaran sekretariat daerah yang diusulkan tidak akan utuh lagi jika diserahkan untuk dibahas,mengakibatkan Sekretaris Daerah, Arsyad lebih memilih jalan tol
Penafsiran lain adalah Sekretaris Daerah optimis usulannya bisa lolos di DPRD tanpa di bahas
Lailaha illallah kata tokoh masyarakat itu lagi, celaka apa lagi yang akan menimpa rakyat takalar

Namun Ahmad Jaiz anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti dikutip dari media Retorika, menganggap Pembahasan RAPBD Tahun 2020 sudah sesuai tahapan dan mekanisme

Menurut Jaiz, sejak Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan KUA PPAS dan rancangan APBD tahun 2020, Anggota DPRD perwakilan fraksi yang tergabung dalam Badan anggaran DPRD Takalar telah memutuskan pembahasan sampai tahap evaluasi Gubernur.

Pembahasan KUA PPAS dan RAPBD, katanya, di hadiri tim anggaran pemerintah daerah, kepala dinas terkait, dan seluruh anggota Banggar tanpa kecuali.

Pembahasan KUA PPAS dan RAPBD, katanya lagi, sudah selesai, sesuai mekanisme, sesuai jadwal bamus, ada risalah rapat , ada absen kehadiran, clear sampai tahap evaluasi gubernur, kata Jaiz politisi muda yang digadang gadang maju diperhelatan pilkada mendatang seperti dikutip dari media Retorika

Tak sendiri, komentar Ahmad Jaiz, terkait pembahasan RAPBD yang telah sesuai alur peraturan diamini oleh perwakilan fraksi di banggar, diantaranya Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Bintang Kebangkitan Bangsa

Sedangkan H.Abd.Haris Dg.Nassa asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku RAPBD tidak diparipurnakan tetapi menurutnya nanti selesai di verifikasi di kantor Gubernur, baru dikemablikan ke DPRD untuk di paripurnakan
Begitu kata anggota DPRD dua periode kepada Pemimpin Redaksi Media Online TOPIKTERKINI, Hasdar Sikki melalui ponselnya pada hari rabu 18/12

Menurutnya, tidak ada yang salah katanya karena mekanismenya memang seperti itu dan itu terjadi dari tahun ketahun bahwa dibahas dulu kemudian diantar ke kantor Gubernur diverifikasi baru dikembalikan diparipurnakan

Tetapi seorang tokoh masyarakat yang minta jati dirinya tidak disebut kepada TOPIKTERKINI mengatakan bahwa H.Abd.Haris Nassa itu hanya pura pura tidak tau karena H.Nassa satu periode sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti itu, tetapi kali ini entah apa yang merasuki sehingga pura pura tidak tau

Lain dengan Ir.H.Andi Noor Zaelan di Sekretariat PWI Takalar baru baru ini mengatakan bahwa ketika itu bersama rekannya, Muchtar Maluddin dan Indar Jaya, lalu kemudian keluar buang air kecil, setelah kembali katanya, rekannya yang dua itu mengaku Paripurna sudah selesai

Dua rekan Andi Ellang itu adalah, satu sudah 3 periode dan yang satunya pernah istirahat kemudian terpilih lagi tetapi keduanya belum juga paham aturan, kasian kata banyak masyarakat

Akibat dari tidaknya paripurna DPRD hingga RAPBD diantar ke Kantor Gubernur untuk diverifikasi membuat Ketua Fraksi Takalar Hebat DPRD Takalar, Ir.H.Andi Noor Zaelan keberatan hingga dibahas di Kantor Gubernur bertempat di lantai IV Ruang Rapat Kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Provinsi Sukawesi Selatan, kamis
19 Desember 2019 jelang salat magrib berlangsung rapat pembahasan evaluasi RAPBD Takalar tahun anggaran 2020

Sejak rapat dibuka oleh Ketua Tim Asistensi Pemprov Sulawesi Selatan, Lince, terjadi perdebatan hebat, namun suasana kebersamaan masih tetap terjaga hingga usai salat magrib dan Isya, rapat dilanjutkan.
Sebelum rapat dimulai, Plt Kepala BKPD Junaedi B, mempertemukan Ketua Fraksi Takalar Hebat Andi Noor Zaelan dengan Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya, Wakil Ketua DPRD Jabir Bonto dan Hj Erni, serta Asisten III Pemkab Takalar Iskandar di depan ruang rapat.

Beberapa saat kemudian, tim kecil masuk kembali ke ruang rapat untuk melanjutkan pembahasan evaluasi RAPBD Takalar

Terkait adanya proses yang tidak dilakukan DPRD dalam pembahasan RAPBD, Ridway anggota tim esistensi mengatakan, bahwa Undang Undang memerintahkan RAPBD itu harus mendapat persetujuan melalui rapat paripurna sebelum dikirim ke provinsi untuk dievaluasi

Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa ternyata belum semua anggota DPRD Takalar memahami mekanisme standar pembahasan RAPBD.

Sebagai bukti nyata hari itu, Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya terus terang mengaku tidak tau aturan sehingga setuju menandatangani risalah rapat saat disedorkan kepadanya
Demikian juga Anggota DPRD 3 periode asal Partai Gerinra, Indar Jaya dalam pengetahuannya tidak ada keharusan paripurna untuk pengesahan RAPBD
(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *