Masyarakat Kembali Bergejolak Tuntut Kebun PG Takalar

TAKALAR TOPIKTERKINI.ID, Bulan maret tahun ini, sekelompok masyarakat kecamatan polombangkeng utara kabupaten takalar sulawesi selatan kembali bergejolak mendatangi pj bupati takalar, Setiawan Aswad tetapi ketika itu hanya depan kantor dalam bentuk unjuk rasa menuntut tanahnya yang dikuasai PG takalar diambil kembali.

Mereka masyarakat taunya tanah miliknya dahulu hanya dikontrak PTPN dari nenek moyangnya dan kontraknya sudah selesai.

Aksi dan keinginan masyarakat, disikapi masyarakat lain melalui sumber mengatakan mereka masyarakat yang menuntut tanah kebun yang dalam pengusaam PTPN di takalar dikembalikan ke dia, pasti yang tidak tau atau tidak sadar bahwa tanah tersebut sudah dijual nenek moyangnya kepada negara sekitar 40 tahun silam.
Dikatakan sumber bahwa PTPN (Pabrik Gula Takalar) ngontrak dari negara, bukan dari masyarakat, tetapi kenyataan sebagian masyarakat taunya PG takalar ngontrak dari orang tua mereka sehingga bermaksud mengambil kembali karena dianggapnya kontraknya sudah habis.

Dan mungkin tidak ada orang sekitarnya memberikan pemahaman bahwa tanah atau kebun yang dikuasai PTPN di jual masing-masing orang tuanya dulu, kata sumber lagi.

Sumber Topikterkini.id mengatakan bahwa keinginan sebagian masyarakat untuk mengambil alih tanah di maksud, bukan baru kali ini melainkan sudah beberapa kali.

Termasuk beberapa tahun silam, aksi demonstrasi besar-besaran hingga beberapa warga bersama petugas keamanan jadi korban.

Karena itu tadi, kumpulan masyarakat berkeras mengambil alih tanah itu, sementara petugas keamanan mengemban tugasnya melindungi hak negara, maka terjadilah bentrokan.

Saat itu kata sumber besaran petugas kemanan berbulan tidak meninggalkan kompleks pabrik gula sebagai upaya memberi rasa aman.

Namun kemudian masyarakat yang tadinya melakukan unjuk rasa akhirnya datang dengan baik kepada pemerintah kabupaten takalar 9/7 mohon di pasilitasi agar tanahnya bisa dikembalikan PTPN.

Kedatangan mereka diterima pj bupati takalar, Setiawan Aswad diruang pola kantor bupati didampingi Sekretaris Daerah, H.Muhammad Hasbi, Asisten Pemerintahan dan Kasatpol PP & Damkar.

Perwakilan dari 10 desa di kecamatan polombangkeng utara mengatakan pada bulan maret tahun ini menuntut agar pemerintah kabupaten takalar tidak memberikan rekomendasi PTPN untuk perpanjangan HGU hingga datang lagi untuk mendapatkan jawaban terkait tuntutan mereka.

Di hadapan pemerintah, oleh 10 perwakilan mengaku cinta damai dan hanya ingin mendapat jawaban dan kejelasan terkait tuntutannya, apakah sudah ditindaklanjuti dan apa solusinya, jelas perwakilan mereka.

Salassari Dg Ngati yang merupakan juru bicara masyarakat itu ingin agar lahan yang digarap oleh PTPN (PG Takalar) dikembalikan kepadanya setelah HGU berakhir yang menurutnya sesuai dengan janji pemerintah kepada orang tua tempo dulu.

Mereka hanya ingin mendapatkan hak orang tuanya kembali sehingga dia minta pemerintah untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan ini,” tambahnya.

Setelah mendengarkan tuntutan masyarakat, pj bupati takalar menyatakan, pemerintah harus lebih baik dari hari ke hari dari sebelumnya dan tidak ada pemerintahan yang baik tanpa mendengar dan memperhatikan kebutuhan warganya.

Tetapi soal tuntutan masyarakat akan dipelajari dulu dengan seksama, sistemnya akan dilakukan pemeriksaan data yang ada dan bukti-bukti yang diperlukan.

Negara ini berlandaskan hukum sehingga jika ada klaim atas hak, kita harus bisa menunjukkan bukti-buktinya.

Setiawan Aswad menambahkan, di satu sisi, pemerintah mengapresiasi kontribusi PTPN dalam produksi gula di takalar, namun, di sisi lain juga akan dicari keadilan karena yakin bahwa negara punya hak dengan lahan yang digarap oleh PTPN.

Berikan kami waktu untuk bertemu dengan pihak PTPN sambil menyelidiki masalah ini dan akan di upayakan dengan melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, kata Setiawan.

Maggarisi Saiyye

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *