Dugaan Praktek Penyalahgunaan Kekuasaan Kades Pattoppakang Ditulis Secara Bersambung

Sapri saat dilantik kedua kalinya jadi plt kepala desa pattoppakang oleh sekda takalar, H.Arsyad

Tidak Ada Ampun Bagi Aparat Yang Beda Pilihan Dengan Kepala Desa (2)

TAKALAR TOPIKTERKINI.ID, Saat Maggarisi Saiyye penanggung jawab pemimpin redaksi media online topikterkini.id bersama wartawan Abd.Hakim Laja tiba depan kantor desa pattoppakang rabu 21/2 seperti diberitakan sebelumnya dari jarak 10 meter diteras gedung penampungan beras bantuan samping kanan kantor desa terpantau beberapa orang perangkat desa sedang ngopi diperkirakan bersama kepala desa pattoppakang, Sapri S.Sos asal aparatur sipil negara (ASN), bukan rakyat biasa.

Setelah kami dan wartawan tiba ditempat ngopi, kepala desa sudah tidak ada lagi karena seorang diantaranya terpantau melarikan diri, diperkirakan ASN itu adalah kepala desa pattoppakang sebab satu unit kursi ditempat itu sudah kosong, diatasnya terdapat baju dinas ketinggalan.

Perkiraan melarikan diri tersebut sangat disayangkan karena kedatangan wartawan dikantor desa hari itu hanya sebatas ingin melakukan konfirmasi perihal dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala desa selama ini.

Sebutlah misalnya dari 750 bidang tanah yang pemiliknya sudah bayar lunas masing-masing Rp250rb untuk sertifikat sebelum pengukuran tahun silam hingga kini belum juga tuntas terlebih 250 bidang karena sudah tidak termasuk kuota, sementara bayaran masyarakat sama Rp250rb.

Oleh karena itu sebagian dari ratusan juta rupiah diperkirakan nyasar ditempat lain.

Semoga penyalahgunaan kekuasaan ini kelihatan atau terdengar dan sampai kepada pj bupati semoga kepala desa tidak semakin se wenang- wenang kepada rakyatnya.

Karena kalau bukan pj bupati kata rakyat pattoppakang, mustahil sifat buruk ini bisa hilang.

Persoalannya kata warga desa, Safri ini orang sama seperti Arogansinya kelewatan bercampur sombong ditambah lagi pendendam sehingga kalau bukan dengan pj bupati Setiawan Aswad, bisa-bisa saja ada rakyat didesa itu mati kelaparan.

Cerita ini bukan kata tanpa fakta, sebelum-sebelumnya terhadap rakyat yang beda pilihan dan bukan pendukungnya diperlakukan sama seperti bukan manusia, kalau dia butuh keterangan miskin jangan harap, kalau dia aparat desa maka tidak ada ampun atau tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, hari itu juga langsung dicopot, kalau dia penerima bantuan juga hari itu langsung digaris namanya dan yang butuh tanda tangan, surat keterangan miskin misalnya jangan harap tangan Sapri bisa bergerak angkat bolpoin untuk tanda tangan.

Sebagai contoh misalnya, warga bernama Rabanai kali ini tidak lagi diberikan bantuan beras padahal lelaki ini diatasnya yang layak dapat bantuan karena kehidupannya sangat terpuruk.

Sama seperti kader kebersihan, Dg Ngesa yang lagi beda pilihan, ngapain disimpan lama mengalami nasib sama dengan warga lainnya, perempuan Cacce mengalami kesulitan saat dirumah sakit karena tidak diberikan surat keterangan miskin.
Kalau perempuan Saryati masih beruntung karena punya inisiatif minta tolong camat mangarabombang, Sudirman ditanda tangan surat keterangan miskinnya.

Abd.Hakim Laja (Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *