TAKALAR TOPIKTERKINI.ID, Mutasi ASN periode H.Syamsari hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat bahkan sekda, H.Muhammad Hasbi disebut kerap kali menjadi kendali
Tetapi oleh seorang yang tidak mau disebut jati dirinya menepis issue itu karena boleh dibilang mutasi saat itu tak seorangpun yang bisa memberikan masukan atau saran kecuali sama seperti kehendak sendiri H.Syamsari
Andai bisa diterima saran dan pertimbangan Sekda saat Syamsari berkuasa kata sumber tidak ada guru dialihkan menjadi pejabat struktural karena sekda menyadari bahwa takalar masih kekurangan guru.
Pertimbangannya bukan sebatas itu tetapi lebih kepada disiplin ilmunya tidak sesuai dengan jabatan yang di embannya dijajaran pemerintahan.
Seperti menjadi kepala dinas perikanan atau dokter menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa atau Ir.Perikanan jadi camat terlebih guru jadi kepala desa.
Andai saran dan pertimbangan sekda Muhammad Hasbi diterima kala itu kata sumber maka tentu tidak terjadi yang seperti itu.
Sumber Topikterkini.id mengaku tau betul sosok Muhammad Hasbi mulai dari sekretaris lurah maradekaya hingga jadi lurah bajeng, sekretaris dinas PU, sekretaris dinas lingkungan hidup dalam mengemban tugas betul-batul menjadi abdi negara dan abdi masyarakat tidak mengenal praktek intimidasi, semuanya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Karena perbuatan intimidasi kata sumber, H.Muhammad Hasbi tau, selain menjadi musuh sesama ASN juga dibenci Allah SWT, sementara kehidupan dunia ini akan kembali kepadanya untuk bertanggung jawab segala apa saja dilakukan semasa hidup manusis.
Terlebih ketika mendapat amanah menjadi kepala dinas pertanian, nyaris semua kelompok tani memuji mereka karena bantuan apa saja dibagi kepada kelompok yang betul- betul lengkap persyaratan tanpa pamri.
Selain itu kata sumber selama Muhammad Hasbi menjadi pengendali pertanian, produksi petani meningkat.
Sedangkan issue yang sama saat ini juga beredar dan nyebut sekda kerap kali melakukan intimidasi ASN yang tidak patuh kepada kehendaknya.
Oleh karena issue tersebut hanya sebatas issue belaka sehingga ditepis langsung sekda sendiri H. Muhammad Hasbi, lewat keterangan tertulis rabu 27/9 ia mengatakan karena menyangkut kinerja sebagai sekda, agar tidak terjadi kesalahan memahami atas realitas yang terjadi, ia perlu menepis seperti dibawah ini ;
Pertama sekda menegaskan bahwa periode kepemimpinan Setiawan Aswad selaku pj bupati takalar, semua kebijakan dilandasi dengan sistem yang terukur dan regulasi yang kuat, semua terukur dan akuntabel katanya.
Sistem dan aturan ditegakkan dalam setiap kebijakan sehingga pejabat yang tetap bertahan dengan karakter kepemimpinan masa lalu (lama), misalnya tetap memberlakukan pungutan- pungutan yang tidak syah, akan digulung oleh sistem dan regulasi yang diberlakukan.
Bagi ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran, kepadanya disiapkan ruang pemeriksaan khusus (Riksus) di inspektorat.
Jadi sistem dan aturan yang menggulung mereka, bukan intimidasi personal.”jelasnya.
Adapun periode H.Syamsari, sekda mengatakan bahwa evaluasi dan mutasi ASN, dirinya sebagai sekda dan unsur badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) atau tim evaluasi kinerja tidak pernah terlibat.
Oleh karena itu Muhammad Hasbi minta semua pihak untuk mengkonfirmasi seluruh unsur baperjakat (tim evaluasi kinerja), apakah dirinya terlibat atau tidak pada proses mutasi selama kepemimpinan Setiawan Aswad.
Kalau pimpinan OPD saat ini kata sekda, bekerja tenang karena diberikan kebebasan berinovasi dan hak penuh pengelolaan program atau kegiatan.
Percaya atau tidak boleh ditanyakan kepada para pimpinan OPD, sekda hanya memastikan ketersediaan anggarannya serta mengontrol serapannya.
Tetapi, dengan keleluasaan itu, bukan berarti para pejabat akan berbuat sesuka hati.
Karena periode kepemimpinan Setiawan Aswad kata Hasbi, akan berbuat tegas terhadap para pimpinan OPD yang pelayanannya buruk dan berbudaya kinerja primitif, seperti pungutan liar alias pungli, pasti dilakukan riksus dalam rangka Clean Governance.
Untuk mutasi pejabat yang tak kunjung terwujud, kata Hasbi bahwa pemerintah daerah kabupaten takalar membutuhkan waktu lebih lama karena melakukan pemetaan kinerja PNS.
ia katanya melibatkan tim assesor Kemenpan-RB untuk evaluasi kinerja meritrokrasi.
Staf dan guru yang ditempatkan jauh kita kembalikan.
Pejabat struktural yang dipromosi tapi tidak bersyarat golongan dan pangkatnya akan dikembalikan agar bisa mendapatkan hak naik pangkat.
Kepala sekolah yang tidak bersertifikat, tidak pernah test calon kepala sekolah atau guru penggerak juga akan dievaluasi.
Pokoknya kata sekda, banyak warisan PR yang harus dibenahi.”terangnya.
Alumni STPDN kelahiran 1981 ini menutup dengan harapan agar semua pihak membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah ini.
Tentu tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita selalu berupaya memperbaiki kondisi daerah ini dengan sekuat tenaga.
Sekda sadar ada oknum media yang terus memberitakan negatif pribadinya.
Tetapi ia mengaku hanya bisa menjawab, Allah Maha mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
Maggarisi Saiyye
