Jika Pj Bupati Konsiten Berlakukan Merit Sistem, dr.Rahmawati Terancam Kembali ke Eselon III

TAKALAR TOPIKTERKINI.ID, Ketika Hj.Rahmawati diserahi tugas abdi negara dan abdi masyarakat menjadi kepala dinas kesehatan kabupaten takalar oleh Syamsari di Baruga I Mannindori kantor bupati Kamis 2 Juni 2022, dikiranya sudah memiliki persyaratan lengkap, tetapai belakangan diketahui ternyata belum juga, kecuali ketika itu Hj Rahmawati kebetulan seperti layaknya mendapat perlakuan istimewah sehingga mendapat jabatan eselon II.

Betapa tidak, pendidikan dan pelatihan (Diklat) penjenjangan yang merupakan salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk jabatan tertentu ketika itu belum dimiliki Hj.Rahmawati.

Padahal menurut sumber Topikterkini.id bahwa ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk seorang menduduki jabatan eselon II bukan seperti bola mainan bisa saja diputar ditendang seenaknya tetapi tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.

Dikatakan sumber bahwa dalam ketentuan tersebut pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Karena sifatnya berjenjang kata sumber lagi, maka seseorang tidak bisa menduduki jabatan eselon II jika belum pernah mengikuti diklat PIM lll, kalau ia menduduki jabatan eselon II tanpa PIM III kata sumber lagi maka perolehannya bisa disebut sama seperti illegal.

Dengan sebutan lain apabila belum pernah mengikuti diklat penjenjangan, maka bukan hanya pelanggaran administrasi tetapi tunjangan jabatan yang mereka terima sama seperti korupsi atau kategori pelanggaran pidana dan wajib dikembalikan ke kas daerah.

Oleh karena itu jika pj bupati, Setiawan Aswad konsiten memberlakukan merit sistem, kata sumber, maka Hj.Rahmawati terancam dikembalikan kepada jabatan eselom III dan tunjangan yang diterima selama ini karena sama seperti illegal maka yang bersangkutan patut di proses pidana.

Sumber lain yang mengaku mengenal baik Setiawan Aswad Kepada topikterkini.id menjamin konsisten, yang pernah di ucapkan dipastikan akan menjadi kenyataan seperti Hj.Rahmawati yang menjadi kepala dinas kesehatan sebelum memiliki sertifikat minimal pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III maka bisa diyakinkan yang bersangkutan akan dikembalikan kejabatan eselon III.

MaggarisiSaiyye (bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *