Ketua LSM LPPA-RI Apresiasi Kinerja Kejari dalam Menangani Kasus Gratifikasi pada Disdikbud Jeneponto

Topikterkini.id, Jeneponto – Ketua Lembaga Pengawasan Pengguna Anggaran – RI Kabupaten Jeneponto Syamsuddin Nompo Apresiasi Kejari Jeneponto tentang Dugaan Gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Sulsel.

Ketua LPPA-RI, Syamsuddin Nompo sangat mendukung pihak Aparat Penegak Hukum (APH) apabila sigap dalam hal menanggapi pengaduan dari LSM sebagai bentuk sinergitas.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa LSM sangat dihargai sebagai pekerja sosial seperti halnya pengaduan LSM terkait adanya dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh oknum ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.

Syamsuddin Nompo menganggap dugaan tersebut sudah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

“Hal tersebut telah bertentangan Undang – Undang nomor 31 thn 1999 Junto Undang – Undang Nomor 20 thn 2001 Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi pada pasal 12 huruf E tentang Pemerasan yang mengakibatkan adanya dugaan baik itu kerugian moril maupun kerugian materil,” paparnya.

Dia juga menduga bahwa dalam proses pelelangan adanya dugaan sistim arahan oleh pihak dengan penyedia barang dan jasa ke pihak rekanan.

Lanjut Syamsuddin Nompo mengatakan bahwa “berdasarkan hasil penelusuran di lapangan pihak rekanan bahwa ada beberapa material yang kita gunakan seperti anti rayap,spandek dan kayu dari dinas yang arahkan,” katanya.

“Oleh karena itu kami menarik kesimpulan bahwa dalam program DAK 2021 sarat dengan KKN, dan yang lebih memiriskan adanya komitmen yang di bangun oleh pihak dari Dinas Pendidikan dengan pihak rekanan,” tambahnya.

“Adapun berdasarkan hasil Konfirmasi dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto atas pemeriksaan dari beberapa rekanan mengaku bahwa ada pembayaran Kontrak setelah kita menerima SPK atau komitmen pada saat pencairan,” ungkap Syamsuddin Nompo.

Syamsuddin berharap agar pihak Kejari Jeneponto mengungkap ke publik siapa aktor utama dalam kasus ini.

“Kami sangat mengharapkan pihak Kejaksaan untuk menggali kasus ini agar terang – benderang siapa pemeran utamanya dalam program ini sehingga berpotensi adanya kerugian negara,” tutupnya.

Penulis: Hamzar Siriwa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *