1 Tahun 10 Bulan TPP Tidak Dibagi, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) Unjuk Rasa Ke Kejaksaan Tinggi

  • Whatsapp

 

Makassar TOPIKterkini.id. Rp36M lebih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Takalar disahkan DPRD Takalar akhir Desember 2017, oleh sejumlah ASN menunggu di bayar setelah itu.
Namun hingga akhir 2018 oleh Bupati Syamsari Kitta ditunggu niat baiknya untuk membagi hak ASN namun lagi lagi yang ditunggu belum juga datang.

Padahal 1 dari 22 program unggulan Pemerintahan Syamsari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai sehingga seandaninya H.Syamsari manusian yang baik maka tidak ada alasan untuk tidak membagi TPP kepada yang berhak menerima

Walau Bupati, Syamsari pernah berjanji di hadapan sidang DPRD akan membagi TPP karena uangnya tidak kemana mana katanya tetapi oleh sejumlah ASN menilai bahwa janji Bupati hanya tinggal janji karena untuk membuktikan terasa sulit kata ASN, alasaannya adalah karena pada tahun anggaran 2019 TPP tidak lagi dianggarkan, semenyara anggarannya yang disahkan akhir 2017 belakangan diketahui sudah digunakan untuk kegiatan lain

Oleh karena Bupati hanya bisa menjaji janji mau membagi TPP tetapi tak kunjung ditepati membuat HIPERMATA prihatin hingga melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada 10/10

Unjuk rasa tersebut dipimpin Wahyu Dwi Restu (Jenlap) dan Muh. Ibnu Rush Ak (Korlap) bersama puluhan perwakilan mahasiswa Takalar dari setiap komisariat Hipermata.

Massa bergerak dari asrama 1 Hipermata Jalan Baji Ateka menuju Kejati Sulselbar dengan diwarnai aksi bakar ban dan tutup jalan sebagai bentuk pengabdian terhadap Butta Panrannuang (Takalar).

HIPERMATA mendesak Kejati Sulselbar untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya sudah dibayarkan pada tahun 2018 lalu.

Akibat dari kasus tersebut, sejumlah ASN kehilangan haknya terhadap penghasilan yang harus mereka peroleh.

Pertanyaan besar ke mana anggaran itu digunakan karena disahkan Legislatif bersama Eksekutif akhir Desember 2017 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai bukan untuk kegiatan lain
Maka HIPERMATA sangat berharap agar Kejati Sulawesi Selatan konsisten dalam mengawal dan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dengan merujuk pada PP No. 58 Tahun 2005 Pasal (63) Ayat (2)

Keterlambatan pengalokasian TPP ASN memperkuat dugaan Tindak Pidana Korupsi, atau Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, utamanya pada Pasal (3),

Sampai saat ini katanya belum ada titik terang TPP ASN tahun 2018 mau dibagi atau tidak sehingga aksi ini adalah sebagai prakondisi, tegas Sukardi Bargos, salah seorang demonstran.

Kejaksaan Tinggi sebahai salahsatu penegak hukum di Negeri ini oleh korlap, Muh. Ibnu Rush mendesak agar berkenan berpihak kepada keadilan bagi rakyat

Tak hanya soal itu saja katanya tetapi juga berharap terhadap lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu lebih pro aktif untuk menyelamatkan uang negara yang tidak lain asalnya dari uang rakyat sendiri, betapa tidak karena kebijakan dan sistem pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat adalah sebuah kejahatan, ujar Ibnu Rush.

Merespon tuntutan HIPERMATA, perwakilan Kejati Sulselbar, Dedy menjelaskan bahwa Kejati memiliki komitmen terhadap penegakan keadilan.

Dedy saat itu berjanji akan menyampaikan ke pada penyidik untuk mendalami datanya, karena Kejaksaan butuh sporting real dan Anda harus ingat bahwa Kejaksaan Tinggi punya komitmen seperti perkara terakhir di Takalar, jelas Dedy.

Penulis : Hasdar Sikki

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *